JAKARTA — Tepat sehari setelah bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, gelombang protes mahasiswa kembali membuncah di ibu kota. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi berskala besar dengan tajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan ikonik Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026).
Aksi turun ke jalan ini diwarnai oleh pembacaan delapan pokok tuntutan utama yang ditujukan secara langsung kepada pihak eksekutif dan pembuat kebijakan. Mahasiswa menilai, kemerdekaan yang dirayakan secara seremonial oleh negara belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat kecil akibat sederet kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan publik dan ruang demokrasi.
Kritik Keras Dominasi Elite dan Penjajahan Domestik
Dalam dokumen resmi bertajuk Executive Summary #MerebutKemerdekaan yang dibagikan di sela-sela aksi, BEM UI menegaskan bahwa delapan tuntutan tersebut dirumuskan dari hasil kajian mendalam atas berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum di tanah air. Mahasiswa menyoroti indikasi kuat terjadinya kemunduran demokrasi yang ditandai oleh makin dominannya elite politik dalam menentukan arah kebijakan publik.
BEM UI bahkan menyampaikan pesan menohok terkait kondisi bernegara saat ini. Mereka menyepadankan situasi terkini dengan bentuk dominasi baru yang datang dari struktur kekuasaan dalam negeri.
"Menanggapi permasalahan kehidupan bernegara yang nyata terjadi di segala haluan negeri, maka disusunlah delapan pokok tuntutan yang menjadi dasar aksi #MerebutKemerdekaan. Kini, penjajahan kembali terjadi, tetapi penjajahan ini datang tidak dari luar, melainkan dari dalam dan dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri," tegas BEM UI dalam pernyataan tertulisnya.
Delapan Pokok Tuntutan Aksi #MerebutKemerdekaan
Aksi yang memadati area pusat bisnis Jakarta tersebut memadukan isu-isu struktural, ekonomi makro, hingga persoalan krisis kemanusiaan di daerah. Berikut adalah perincian tuntutan yang disuarakan aliansi mahasiswa:
- Pemberantasan KKN dan Reforma Agraria Sejati: Menuntut ketegasan pemerintah dalam menindak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan, serta menghentikan segala bentuk komersialisasi dan penyitaan ruang hidup rakyat.
- Penurunan Harga Bahan Pokok dan BBM: Mendesak intervensi harga secara nyata untuk menekan lonjakan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai makin mencekik daya beli masyarakat menengah ke bawah.
- Evaluasi PSN dan Penghentian Program Khusus: Menuntut evaluasi total terhadap efektivitas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kerap memicu konflik agraria, serta mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Restorasi Otonomi Daerah: Menolak pemusatan kekuasaan di tingkat pusat, menolak pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD), serta meminta pengembalian kewenangan otonomi daerah secara utuh.
- Penetapan Status Bencana Nasional di Sumatra dan Flores: Mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional untuk wilayah bencana di Sumatra dan Flores guna mempercepat alokasi bantuan darurat serta pemulihan infrastruktur.
- Jaminan Kebebasan Ruang Sipil: Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat serta menghentikan intervensi TNI-Polri dalam ranah sipil, termasuk mendesak pembubaran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).
Rangkaian Aksi dan Desakan Evaluasi Total
Pemilihan kawasan Bundaran HI sebagai titik sentral aksi dipandang strategis untuk menyuarakan aspirasi langsung di jantung aktivitas ekonomi dan pemerintahan DKI Jakarta. Sepanjang aksi berlangsung, deretan orator secara bergantian menyampaikan pidato kebudayaan dan orasi politik yang menyentil ketimpangan sosial di berbagai pelosok daerah.
Melalui aksi #MerebutKemerdekaan ini, BEM UI berharap pemerintah tidak sekadar menutup mata atau membalas aspirasi dengan tindakan korektif seremonial semata. Mahasiswa mendesak adanya langkah nyata dan evaluasi mendasar terhadap tata kelola pemerintahan demi memastikan bahwa kedaulatan tertinggi benar-benar kembali ke tangan rakyat.
Posting Komentar
0Komentar